Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang dinilai belum patuh pada regulasi pemerintah. Saat ini, terdapat tujuh PSE yang terancam menghadapi pemblokiran akses layanan di Indonesia karena belum melakukan proses pendaftaran resmi.
Sebagai bentuk peringatan awal, Komdigi telah melayangkan surat teguran tertulis kepada ketujuh perusahaan penyedia layanan elektronik tersebut. Tindakan ini diambil setelah ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi setiap platform digital yang beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat di wilayah Indonesia.
Kewajiban pendaftaran PSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih teratur dan aman. Dengan terdaftarnya sebuah layanan elektronik, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih efektif terhadap konten yang didistribusikan serta memastikan bahwa penyedia layanan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.
Jika ketujuh PSE tersebut tetap mengabaikan peringatan tertulis yang telah diberikan, Komdigi menegaskan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan administratif lebih lanjut. Langkah terberat yang akan ditempuh adalah pemutusan akses atau pemblokiran layanan, sehingga pengguna di Indonesia tidak dapat lagi mengakses platform tersebut hingga kewajiban pendaftaran dipenuhi.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri digital, baik skala besar maupun kecil, agar segera melaporkan dan mendaftarkan sistem elektronika mereka. Hal ini penting guna menghindari kendala operasional di masa depan serta menjamin kepastian hukum bagi investasi digital di Indonesia.
