Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat koordinasi untuk mendalami adanya dugaan penyediaan fasilitas hunian mewah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Namun, dalam agenda penting tersebut, pihak Ombudsman Republik Indonesia dilaporkan tidak hadir untuk memberikan keterangan.
Meski tanpa kehadiran perwakilan dari Ombudsman, pimpinan rapat memutuskan untuk tetap melanjutkan jalannya diskusi. Agenda tersebut tetap berjalan dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait yang dianggap memiliki informasi mendalam mengenai kondisi lapangan di Lapas Cibinong.
Dalam rapat tersebut, hadir Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) beserta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Cibinong yang saat ini berstatus nonaktif. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi serta jawaban atas berbagai pertanyaan anggota DPR mengenai kebenaran adanya fasilitas khusus atau mewah yang dinikmati oleh sejumlah warga binaan di lembaga tersebut.
Persoalan mengenai fasilitas mewah di dalam lapas menjadi sorotan tajam karena dianggap mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh narapidana. DPR menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat agar tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada tahanan tertentu, terutama jika hal tersebut melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, peran Ombudsman sebenarnya sangat krusial dalam memberikan penilaian independen terkait adanya maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Cibinong. Ketidakhadiran lembaga ini menjadi catatan tersendiri dalam upaya DPR mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur di lingkungan pemasyarakatan.
