Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberikan catatan kritis terkait penanganan kasus dugaan permasalahan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah penegakan hukum atau penyelesaian kasus yang sedang berjalan tidak boleh berhenti pada penindakan pelaku semata, melainkan harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.
Cecep menekankan bahwa jika penanganan kasus hanya berfokus pada aspek hukum tanpa adanya perbaikan tata kelola, maka potensi terjadinya kesalahan serupa di masa depan tetap terbuka lebar. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perbaikan sistemik agar program strategis ini dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam implementasinya di lapangan.
Lebih lanjut, akademisi UPI ini menilai bahwa program berskala besar seperti MBG memiliki risiko administratif dan operasional yang tinggi. Tanpa adanya pengawasan yang ketat serta perbaikan mekanisme distribusi dan pengadaan, efektivitas program dalam meningkatkan gizi masyarakat terancam terhambat oleh kendala birokrasi maupun praktik penyimpangan.
Dengan demikian, perbaikan sistem dianggap sebagai kunci utama agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penanganan kasus yang terjadi saat ini seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menutup celah-celah kelemahan dalam manajemen program tersebut.
