Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut Apindo, keterlibatan sektor swasta sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan nantinya selaras dengan realitas dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Dorongan ini muncul mengingat proses aksesi ke OECD melibatkan berbagai penyesuaian standar regulasi, kebijakan ekonomi, serta tata kelola yang ketat. Apindo menilai bahwa dunia usaha bukan sekadar objek dari kebijakan, melainkan mitra strategis yang dapat memberikan masukan konkret mengenai hambatan investasi serta peluang efisiensi ekonomi yang bisa dicapai melalui standar internasional OECD.
Keterlibatan sejak dini diharapkan dapat meminimalisir potensi gejolak atau ketidaksiapan pelaku usaha saat standar-standar baru diterapkan. Dengan melibatkan sektor swasta dalam proses konsultasi dan perumusan strategi, pemerintah dapat mengidentifikasi area mana saja yang memerlukan adaptasi bertahap agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah transisi menuju standar global.
Selain itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dipandang sebagai kunci utama dalam mempercepat pemenuhan kriteria keanggotaan OECD. Apindo berharap komunikasi dua arah dapat terjalin secara intensif, sehingga proses aksesi ini tidak hanya menjadi pencapaian administratif pemerintah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pertumbuhan bisnis di Indonesia.
OECD sendiri dikenal sebagai organisasi internasional yang menjadi wadah bagi negara-negara dengan ekonomi maju untuk saling berbagi pengalaman dan mengoordinasikan kebijakan ekonomi serta sosial. Bergabung dengan organisasi ini dianggap sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mendorong transparansi, serta menarik lebih banyak investasi asing berkualitas melalui penerapan standar global yang diakui dunia.
