Amerika Serikat dilaporkan telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah kapal tanker pengangkut minyak milik Iran. Nilai dari komoditas minyak yang disita tersebut diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp10 triliun.
Langkah tegas yang diambil oleh militer Amerika Serikat ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan bersandar pada dasar hukum maritim yang sudah ada sejak lama. Proses penyitaan ini dilakukan dengan menerapkan aturan yang dikenal sebagai 'Prize Law' atau Hukum Rampasan Perang.
Hukum Prize Law sendiri merupakan regulasi maritim kuno yang berasal dari Era Pertengahan. Aturan ini memberikan legitimasi bagi kekuatan militer untuk menyita kapal atau kargo musuh dalam situasi konflik atau perang tertentu. Penerapan hukum ini dalam kasus penyitaan minyak Iran menunjukkan bagaimana regulasi klasik masih digunakan dalam dinamika geopolitik modern untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap negara tertentu.
Tindakan penyitaan ini menjadi sorotan luas karena melibatkan nilai aset yang sangat besar dan menggunakan instrumen hukum yang jarang terdengar dalam prosedur hukum sipil kontemporer. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat dalam mengawasi dan membatasi pergerakan aset ekonomi Iran di wilayah perairan internasional.
