Seorang pakar hukum dari Universitas Bhayangkara, Edi Hasibuan, memberikan pandangannya terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Fokus utama dari gugatan tersebut adalah mengenai keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Edi, upaya untuk membuktikan tuduhan terkait ketidakabsahan dokumen pendidikan tersebut akan menghadapi tantangan besar dalam proses persidangan. Ia menilai bahwa beban pembuktian dalam perkara PHPU memiliki standar yang ketat, sehingga klaim yang diajukan oleh penggugat harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, autentik, dan tidak terbantahkan.
Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa proses verifikasi dokumen biasanya telah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon. Oleh karena itu, membatalkan atau menggugat keabsahan dokumen tersebut di tahap sengketa hasil pemilihan umum memerlukan bukti baru yang sangat signifikan dan mampu menggoyahkan keyakinan hakim.
Dalam perspektif hukum, proses pembuktian di MK tidak hanya mengandalkan asumsi atau dugaan, melainkan harus berbasis pada fakta hukum yang nyata. Hal inilah yang membuat gugatan terkait ijazah Gibran diprediksi akan menemui jalan terjal dalam proses pembuktiannya di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam konteks pemilu, MK berperan penting dalam menjaga integritas demokrasi melalui penyelesaian sengketa hasil pemilihan, guna memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
