Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, memberikan sorotan kritis terhadap gugatan mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Zainal, perkara ini bukan sekadar persoalan administratif dokumen pendidikan, melainkan sebuah momentum penting bagi MK untuk meninjau kembali prinsip keadilan.
Dalam analisisnya, Zainal menyebut bahwa proses hukum ini menjadi kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk 'membayar utang' atas Putusan Nomor 90. Putusan tersebut sebelumnya menjadi kontroversi luas karena memberikan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden melalui perubahan syarat usia dalam pemilihan umum.
Lebih lanjut, Zainal menekankan pentingnya penerapan keadilan substantif dalam menangani kasus ini. Ia berpendapat bahwa pengadilan tidak seharusnya hanya terpaku pada formalitas hukum semata, tetapi harus melihat esensi dari kebenaran dan keadilan yang terjadi di lapangan. Penilaian terhadap bukti-bukti ijazah tersebut dianggap sebagai ujian bagi MK dalam menjaga integritas lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Kritik yang disampaikan Zainal mencerminkan adanya tuntutan publik agar MK bertindak lebih transparan dan konsisten dalam memberikan putusan. Dengan mengaitkan kasus ijazah ini dengan Putusan 90, Zainal mengisyaratkan bahwa ada beban moral dan hukum yang harus dipikul oleh MK untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi hakim konstitusi.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam beberapa tahun terakhir, MK kerap menjadi pusat perhatian publik karena mengeluarkan putusan-putusan strategis yang berdampak langsung pada peta politik nasional dan tata kelola demokrasi di Indonesia.
