Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait penunjukannya untuk mengemban dua posisi strategis sekaligus dalam jajaran kabinet pemerintahan saat ini.
Bahlil menyatakan bahwa keputusan untuk memberikan tanggung jawab ganda tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, penempatan seseorang dalam posisi tertentu di pemerintahan adalah wewenang penuh kepala negara dalam menyusun struktur organisasi kabinet guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh amanat yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres). Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja maksimal dalam mengelola dua kementerian tersebut, meskipun beban tanggung jawab yang dipikul menjadi lebih besar.
Fokus utama Bahlil saat ini adalah memastikan koordinasi antara kementerian koordinator dan kementerian teknis berjalan selaras, terutama dalam mendorong program hilirisasi industri yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan memegang kendali di kedua posisi tersebut, diharapkan proses pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi.
Konteks rangkap jabatan di tingkat menteri seringkali menjadi diskursus publik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal ini biasanya dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat koordinasi antarlembaga atau sebagai solusi sementara dalam masa transisi organisasi kabinet. Meskipun kerap menuai kritik terkait beban kerja dan efektivitas pengawasan, hak prerogatif presiden tetap menjadi landasan hukum utama dalam penentuan komposisi pembantu presiden.
