Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya pengarusutamaan karbon biru dalam strategi pembangunan nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut Indonesia yang memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon.
Menurut Rachmat, optimalisasi karbon biru bukan sekadar upaya konservasi lingkungan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memitigasi perubahan iklim global. Dengan mengintegrasikan pengelolaan karbon biru ke dalam kebijakan pembangunan, pemerintah berharap dapat menciptakan sinergi antara perlindungan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Fokus utama dari inisiatif ini adalah perlindungan dan restorasi ekosistem mangrove, padang lamun, serta terumbu karang. Ketiga ekosistem tersebut dikenal memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih efisien dibandingkan dengan hutan tropis daratan. Oleh karena itu, Bappenas mendorong adanya koordinasi lintas sektor agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain manfaat lingkungan, penguatan karbon biru juga dipandang sebagai peluang ekonomi baru melalui mekanisme kredit karbon. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi hijau yang mendukung pemulihan ekosistem sekaligus memberikan insentif ekonomi bagi komunitas lokal yang menjaga kelestarian alam di wilayah pesisir.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas iklim dunia melalui pengelolaan sumber daya lautnya. Keberhasilan implementasi strategi karbon biru akan menjadi indikator penting dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan pemerintah dalam komitmen internasional.
