Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Kabupaten Pasaman Barat melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah kendaraan yang terbukti menggunakan tangki BBM hasil modifikasi. Langkah ini diambil sebagai upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam operasi penertiban tersebut, petugas menyasar kendaraan yang sengaja mengubah kapasitas tangki bahan bakarnya menjadi lebih besar dari standar pabrikan. Praktik modifikasi tangki ini sering kali digunakan untuk menimbun BBM bersubsidi dalam jumlah besar, yang kemudian dijual kembali secara ilegal dengan harga lebih tinggi di pasar gelap.
Satgas menegaskan bahwa tindakan modifikasi kendaraan untuk kepentingan pengumpulan BBM bersubsidi merupakan pelanggaran serius terhadap aturan pendistribusian energi. Selain merugikan negara, praktik ini juga menciptakan kelangkaan stok BBM di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan akses bahan bakar.
Sebagai tindak lanjut dari penertiban ini, kendaraan-kendaraan yang melanggar diberikan sanksi administratif dan peringatan keras. Satgas juga mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan agar tidak melakukan perubahan spesifikasi pada tangki BBM dan meminta para operator SPBU untuk lebih selektif serta teliti dalam melayani konsumen guna mencegah terjadinya praktik pengisian berulang atau penggunaan tangki modifikasi.
Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah di Indonesia, mengingat tingginya permintaan energi untuk sektor transportasi dan pertanian. Penyelewengan BBM bersubsidi sering kali memicu inflasi lokal karena kenaikan harga bahan bakar di tingkat pengecer ilegal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya logistik dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
