Lembaga pemantau BPJS Watch memberikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat stabilitas finansial dan meningkatkan penerimaan negara melalui BPJS Kesehatan. Salah satu poin utama yang didorong adalah penyesuaian atau kenaikan nilai iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini dinilai perlu dilakukan agar kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat kurang mampu tetap terjaga dan relevan dengan biaya operasional medis yang terus meningkat. Dengan adanya penyesuaian iuran PBI, diharapkan BPJS Kesehatan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menjamin ketersediaan fasilitas dan obat-obatan bagi seluruh peserta.
Selain isu iuran PBI, BPJS Watch juga mengusulkan kebijakan penghapusan tunggakan bagi peserta mandiri. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi untuk menarik kembali jutaan peserta yang saat ini status kepesertaannya non-aktif akibat beban tunggakan yang menumpuk. Dengan menghapus tunggakan tersebut, diharapkan masyarakat kembali terdorong untuk aktif membayar iuran bulanan secara rutin.
Upaya penghapusan tunggakan ini diharapkan dapat memulihkan basis kepesertaan JKN secara masif, sehingga prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional dapat berjalan lebih efektif. Hal ini dianggap lebih menguntungkan bagi keberlanjutan program jangka panjang dibandingkan dengan upaya penagihan tunggakan yang seringkali sulit terealisasi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu sistem asuransi kesehatan sosial terbesar di dunia yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini menghadapi tantangan besar terkait defisit anggaran dan manajemen kepesertaan, sehingga berbagai evaluasi kebijakan terus dilakukan guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan publik di tanah air.
