Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APHI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peninjauan kembali regulasi terkait pembakaran lahan. Langkah koreksi aturan ini dipandang perlu untuk menutup berbagai celah hukum yang selama ini masih memungkinkan terjadinya praktik pembakaran lahan di lapangan.
Menurut APHI, penguatan regulasi menjadi kunci utama dalam memperkokoh strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dengan adanya pembenahan aturan, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi praktik pembakaran lahan yang berisiko memicu bencana asap dan kerusakan ekosistem skala besar.
Dukungan ini muncul sebagai bentuk komitmen sektor industri kelapa sawit dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan operasional bisnis yang ramah lingkungan. APHI menilai bahwa sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di daerah sangat krusial agar pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Upaya koreksi regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga mampu memberikan efek jera bagi pelanggar serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang telah menerapkan praktik pengelolaan lahan tanpa bakar (zero burning). Dengan demikian, risiko bencana tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia dapat diminimalisir secara signifikan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tantangan lingkungan tahunan yang serius di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Fenomena ini sering kali dipicu oleh kombinasi antara faktor cuaca ekstrem seperti El Nino dan praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar yang dianggap lebih murah oleh sebagian pihak. Dampaknya tidak hanya merusak biodiversitas hutan hujan tropis, tetapi juga menyebabkan polusi asap lintas batas yang mengganggu kesehatan masyarakat serta melumpuhkan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
