Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji menegaskan komitmennya untuk melepaskan jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyusul pelantikannya dalam kabinet pemerintahan yang baru. Keputusan ini diambil guna memastikan fokus penuh dalam menjalankan tugas eksekutif di kementerian.
Sarmuji menjelaskan bahwa secara regulasi dan etika pemerintahan, seseorang tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan di dua lembaga yang berbeda, terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Menurutnya, peran sebagai menteri menuntut dedikasi dan tanggung jawab penuh dalam mengelola kebijakan industri nasional, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di parlemen.
Langkah pengunduran diri ini merupakan prosedur standar yang berlaku bagi setiap anggota legislatif yang kemudian ditunjuk untuk mengisi posisi menteri dalam kabinet. Dengan meninggalkan kursi di DPR, Sarmuji berharap dapat mengakselerasi berbagai program strategis di sektor perindustrian tanpa terbagi fokusnya dengan agenda-agenda di legislatif.
Secara umum, pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi untuk menciptakan mekanisme checks and balances. Hal ini bertujuan agar fungsi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah dan fungsi pembuatan serta pengawasan undang-undang oleh parlemen dapat berjalan secara independen dan objektif demi kepentingan publik.
