Seorang praktisi hukum, Firdaus Oiwobo, melayangkan desakan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil tindakan tegas berupa pemecatan terhadap oknum pejabat dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Tuntutan ini muncul menyusul sebuah insiden yang terjadi saat pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong.
Firdaus menilai bahwa tindakan pejabat tersebut selama proses sidak berlangsung menunjukkan sikap yang arogan. Menurutnya, perilaku yang ditampilkan oleh oknum pejabat Ombudsman tersebut tidak mencerminkan profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas pelayanan publik. Selain masalah sikap, Firdaus juga menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Lebih lanjut, Firdaus menegaskan bahwa tindakan sidak yang dilakukan diduga telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga Ombudsman. Ia berpendapat bahwa pengawasan terhadap instansi pemerintah, termasuk Lapas, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan koridor hukum yang berlaku, tanpa adanya intimidasi atau tindakan yang sewenang-wenang terhadap pihak yang diperiksa.
Desakan ini disampaikan secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dengan harapan agar kepemimpinan nasional dapat memastikan bahwa seluruh pejabat negara, terlepas dari instansinya, bekerja dengan integritas tinggi dan menghormati etika birokrasi. Firdaus menekankan bahwa pembersihan oknum yang tidak kompeten dan arogan sangat penting untuk menjaga marwah lembaga negara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Ombudsman Republik Indonesia sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah daerah. Lembaga ini berperan penting dalam menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi guna memastikan hak-hak warga negara terpenuhi dalam mendapatkan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
