Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah mempersiapkan langkah pengawasan terhadap kondisi fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Hal ini menyusul adanya laporan mengenai keberadaan klaster mewah yang diduga dinikmati oleh sejumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.
Sufmi Dasco Nugrohoto Huda, selaku pimpinan DPR, telah memberikan lampu hijau bagi anggota legislatif untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi. Langkah ini diambil guna memastikan apakah terdapat ketimpangan fasilitas yang melanggar aturan pemasyarakatan, di mana seharusnya seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kegiatan sidak ini diharapkan dapat mengungkap fakta di lapangan mengenai kebenaran adanya fasilitas khusus atau mewah yang tidak seharusnya tersedia bagi narapidana. Selain itu, pengawasan ini menjadi bentuk komitmen DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lapas di Indonesia, agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar yang berujung pada penyediaan fasilitas istimewa.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku instansi yang membawahi pengelolaan lapas diharapkan dapat kooperatif dalam proses pemeriksaan ini. DPR menekankan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana, bukan untuk memberikan kenyamanan eksklusif yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat dan melanggar prinsip hukum.
Permasalahan mengenai fasilitas mewah di dalam lapas merupakan isu klasik yang kerap muncul di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Praktik ini sering kali dikaitkan dengan adanya gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan oleh oknum petugas lapas. Pengawasan ketat dari lembaga legislatif dan eksekutif menjadi krusial untuk memastikan bahwa fungsi rehabilitasi berjalan maksimal tanpa adanya diskriminasi fasilitas berdasarkan status sosial atau ekonomi narapidana.
