Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan kritik keras terhadap pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan tersebut dinilai mengandung narasi yang bias dan menyudutkan upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Indonesia di wilayah Papua.
Menurut Sukamta, pernyataan pemimpin Kepulauan Solomon tersebut tidak mencerminkan fakta objektif di lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempromosikan pembangunan manusia di Papua melalui berbagai pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Narasi yang dibangun oleh PM Kepulauan Solomon dianggap dapat memberikan persepsi yang keliru bagi komunitas internasional mengenai situasi terkini di Bumi Cendrawasih.
Lebih lanjut, pihak DPR RI menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara lain dan menghindari penggunaan forum internasional untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat. Sukamta menilai bahwa isu Papua adalah masalah internal Indonesia yang sedang ditangani dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan penghormatan terhadap hak dasar warga negara.
Kecaman ini muncul sebagai bentuk respons cepat legislatif dalam menjaga marwah bangsa di mata dunia. Komisi I DPR RI mendorong agar diplomasi Indonesia di kancah internasional semakin diperkuat guna menangkal berbagai propaganda negatif yang mencoba mendistorsi fakta mengenai penanganan konflik dan pembangunan di Papua.
Sebagai informasi, isu Papua memang kerap menjadi sorotan dalam berbagai forum internasional, terutama terkait dengan aspirasi kemerdekaan dan tuduhan pelanggaran HAM. Indonesia secara konsisten menekankan bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan di Papua, sembari tetap berkomitmen pada integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
