Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat paripurna pada Senin (28/9/2026) guna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Fokus utama dalam pembahasan tersebut adalah mengenai perubahan kedua atas regulasi yang berkaitan dengan penguatan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati serta penataan birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam forum tersebut, berbagai fraksi memberikan catatan kritis terkait efektivitas operasional BIJB. Anggota legislatif menekankan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan volume penerbangan dan optimalisasi fasilitas bandara agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat. Penguatan BIJB dinilai krusial agar aset infrastruktur skala besar tersebut tidak menjadi beban anggaran, melainkan menjadi penggerak pertumbuhan wilayah.
Selain isu transportasi udara, DPRD Jabar juga menyoroti urgensi penataan birokrasi. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih ramping, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Reformasi birokrasi dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan implementasi program pemerintah daerah berjalan lebih tepat sasaran tanpa terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit-belit.
Melalui penyampaian pandangan umum ini, DPRD Jawa Barat berharap Pemerintah Provinsi dapat segera mengimplementasikan langkah-langkah konkret dalam revisi Ranperda tersebut. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan infrastruktur transportasi dan efisiensi manajemen pemerintahan di Jawa Barat.
Sebagai informasi, BIJB Kertajati merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk mengurai kepadatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa Barat. Sementara itu, upaya penataan birokrasi secara umum merupakan bagian dari agenda besar reformasi administrasi publik di Indonesia guna menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
