Kementerian Hukum mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian perkara hukum melalui jalur non-litigasi. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa sekitar 14 ribu kasus yang masuk melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.
Keberhasilan mediasi dalam skala besar ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap keuangan negara. Berdasarkan perhitungan pemerintah, langkah penyelesaian perkara di luar pengadilan ini mampu menghemat anggaran negara hingga mencapai Rp1,2 triliun. Efisiensi ini terjadi karena berkurangnya beban biaya operasional persidangan serta biaya administrasi hukum lainnya yang biasanya menyertai proses litigasi yang panjang.
Menteri Supratman menekankan bahwa mediasi menjadi solusi efektif untuk mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, konflik antarpihak dapat diselesaikan dengan lebih harmonis tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya besar.
Program Posbankum sendiri dirancang untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui integrasi layanan mediasi, pemerintah berupaya mengalihkan paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada penghukuman (punitive) menjadi lebih mengedepankan pemulihan hubungan dan perdamaian (restorative). Hal ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta meningkatkan kualitas layanan hukum nasional.
Secara umum, mediasi merupakan bagian dari konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang semakin populer di Indonesia. Metode ini tidak hanya berlaku dalam kasus perdata, tetapi juga mulai diterapkan dalam berbagai ranah hukum untuk mengurangi beban kerja lembaga peradilan. Penguatan peran mediator bersertifikat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian menjadi kunci utama dalam menekan angka perkara yang masuk ke meja hijau.
