Kritik tajam datang dari Denny Indrayana terkait penunjukan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, yang kini mengemban amanah sebagai Komisaris di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I. Penunjukan ini dinilai kontroversial karena terjadi setelah masa jabatan Hasyim di KPU berakhir.
Menurut Denny Indrayana, posisi strategis di BUMN tersebut tidak terlepas dari peran Hasyim Asy'ari saat memimpin KPU pada periode pemilihan presiden lalu. Denny secara terbuka menyoroti bahwa jabatan komisaris tersebut seolah menjadi bentuk apresiasi atau 'hadiah' atas langkah-langkah yang diambil KPU dalam memfasilitasi proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres.
Dalam pandangannya, keputusan KPU pada masa kepemimpinan Hasyim yang memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden menjadi titik krusial yang memicu kritik publik. Denny menilai ada kaitan erat antara kebijakan politik yang diambil saat berada di lembaga penyelenggara pemilu dengan posisi jabatan yang didapatkan Hasyim setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPU.
Kritik ini menambah panjang daftar diskusi mengenai independensi penyelenggara pemilu di Indonesia. Penempatan mantan pejabat publik ke dalam jajaran komisaris BUMN seringkali menjadi sorotan masyarakat, terutama jika berkaitan dengan keputusan politik yang dianggap menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi kekuasaan.
