Wakil Ketua MPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan bahwa strategi pembangunan di wilayah Natuna tidak boleh hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan semata. Menurut politisi yang akrab disapa Ibas ini, pendekatan keamanan memang krusial mengingat posisi strategis Natuna, namun hal tersebut harus dibarengi dengan langkah-langkah pembangunan yang lebih komprehensif.
Ibas menilai bahwa untuk mewujudkan Natuna yang aman, maju, dan sejahtera, pemerintah perlu mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan. Fokus utama tidak hanya terletak pada penguatan pangkalan militer atau patroli keamanan perbatasan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan meningkatnya taraf hidup dan akses terhadap fasilitas publik yang memadai, masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap wilayahnya, yang secara tidak langsung akan memperkuat ketahanan nasional dari sisi sipil.
Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Natuna, baik di sektor kelautan maupun energi, agar dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi penduduk lokal. Sinergi antara penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan ekonomi diharapkan mampu mengubah wajah Natuna menjadi wilayah perbatasan yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga kompetitif secara ekonomi.
Natuna merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Wilayah ini sering menjadi sorotan internasional terkait klaim tumpang tindih zona ekonomi eksklusif (ZEE), sehingga Pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan investasi infrastruktur dan kehadiran militer di sana guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
