Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, memberikan tanggapannya terkait wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.
Khozin menyatakan bahwa pihaknya pada dasarnya menyetujui adanya usulan untuk menetapkan ambang batas parlemen di angka 5 persen. Namun, menurut pandangannya, terdapat opsi lain yang dinilai lebih ideal dan moderat untuk diterapkan dalam konteks politik saat ini, yakni dengan menetapkan ambang batas sebesar 6 persen.
Usulan ini muncul sebagai bentuk respons terhadap dinamika politik dan evaluasi atas efektivitas sistem pemilihan legislatif. Khozin menilai bahwa angka 6 persen dapat menjadi titik tengah yang mampu menjaga keseimbangan antara representasi politik yang luas dengan stabilitas pemerintahan di parlemen.
Dengan adanya ambang batas yang terukur, diharapkan partai-partai yang berhasil masuk ke Senayan benar-benar memiliki basis dukungan massa yang signifikan. Hal ini dianggap penting agar proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan hak konstitusional pemilih yang aspirasinya tersalurkan melalui partai politik tertentu.
Diskusi mengenai besaran ambang batas parlemen ini menjadi krusial mengingat dampaknya yang besar terhadap jumlah partai politik yang dapat menempatkan wakilnya di DPR. Penentuan angka yang tepat diharapkan mampu meminimalisir jumlah suara sah yang terbuang sia-sia, namun tetap menjaga agar jumlah partai di parlemen tidak terlalu banyak sehingga memudahkan koordinasi pemerintahan.
