Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) secara resmi meluncurkan draf naskah akademik yang mengusulkan perubahan terhadap aturan pemilihan umum di Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan bertepatan dengan peringatan satu tahun berdirinya organisasi tersebut.
Dokumen yang disusun oleh GKSR ini memiliki ketebalan mencapai 200 halaman. Di dalamnya, organisasi tersebut membedah dan menawarkan solusi atas 30 isu kepemiluan yang dinilai masih menjadi kendala dalam pelaksanaan demokrasi di tanah air. Draf naskah akademik ini dirancang sebagai landasan teoritis dan praktis untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih berkualitas dan berintegritas.
Fokus utama dari usulan perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa kedaulatan suara rakyat benar-benar terwujud dalam setiap tahapan pemilu. Dengan memetakan 30 permasalahan utama, GKSR berharap pemerintah dan lembaga legislatif dapat mempertimbangkan poin-poin perubahan tersebut guna menciptakan regulasi pemilu yang lebih adaptif terhadap dinamika politik dan kebutuhan masyarakat.
Upaya ini menjadi bentuk kontribusi nyata dari masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi. Melalui naskah akademik yang komprehensif, GKSR berupaya memberikan masukan berbasis data dan analisis mendalam agar perubahan undang-undang pemilu nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh substansi kedaulatan pemilih.
