Gerakan Masyarakat untuk Konstitusi Rakyat (GMKR) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap upaya hukum yang diajukan oleh Denny Indrayana terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kelompok masyarakat ini mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi Gibran dari kontestasi politik tersebut.
Fokus utama dari tuntutan GMKR terletak pada pemenuhan syarat pendidikan yang melekat pada sosok Gibran. Mereka menilai bahwa aspek kualifikasi pendidikan menjadi poin krusial yang harus dikaji ulang oleh hakim konstitusi guna memastikan bahwa seluruh proses pencalonan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kritik yang dilayangkan oleh GMKR ini sejalan dengan permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Denny Indrayana. Keduanya menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap syarat administratif dalam pemilihan pemimpin tertinggi negara, sehingga tidak ada celah hukum yang terabaikan dalam penetapan pasangan calon.
Melalui desakan ini, GMKR berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang objektif dan transparan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia serta memastikan bahwa setiap kandidat yang bertarung dalam Pilpres benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tanpa adanya pengecualian atau manipulasi syarat.
Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili perkara terkait sengketa hasil pemilu maupun pengujian undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang bertugas memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan umum, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
