Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan respons tegas terhadap temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai keberadaan fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menurut ICW, fenomena adanya ruang tahanan dengan fasilitas yang tidak lazim ini mengindikasikan adanya praktik penyimpangan yang sistematis di dalam lembaga tersebut.
ICW menilai bahwa temuan tersebut bukan sekadar masalah pelanggaran disiplin atau administrasi, melainkan sangat relevan dengan modus korupsi dan suap. Mereka menduga ada aliran dana ilegal yang digunakan untuk memfasilitasi narapidana tertentu agar bisa mendapatkan kenyamanan lebih dibandingkan tahanan lainnya. Praktik semacam ini dinilai mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum.
Atas dasar tersebut, ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil langkah penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap siapa saja oknum petugas lapas maupun pihak eksternal yang terlibat dalam penyediaan fasilitas mewah tersebut, serta melacak sumber pendanaan yang digunakan.
Lembaga antikorupsi ini menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan institusi pemasyarakatan dari praktik koruptif yang merusak citra penegakan hukum di Indonesia.
Lapas atau lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, isu mengenai 'sel mewah' atau fasilitas istimewa bagi narapidana kelas atas kerap menjadi sorotan publik di berbagai lapas di Indonesia, yang seringkali dikaitkan dengan praktik gratifikasi dan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
