Pemerintah Irak secara resmi menetapkan sebuah hari peringatan yang disebut sebagai "Hari Kedaulatan". Penetapan hari bersejarah ini dilakukan guna menandai berakhirnya kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut setelah dua dekade beroperasi.
Langkah ini menjadi simbol penting bagi Irak dalam menegaskan kembali kendali penuh atas wilayah kedaulatannya. Penarikan pasukan AS menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan di negeri tersebut, yang selama dua puluh tahun terakhir telah menjadi basis operasi militer Amerika Serikat dalam berbagai misi keamanan dan stabilitas.
Namun, di balik semangat kedaulatan tersebut, transisi ini membawa implikasi strategis yang signifikan. Banyak pihak menilai bahwa kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh militer AS dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran. Kehadiran kekuatan militer AS selama ini dianggap sebagai penyeimbang pengaruh regional, sehingga penarikan total pasukan dikhawatirkan akan memperkuat posisi tawar dan dominasi kelompok pro-Iran di Irak.
Kini, pemerintah Irak menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas internal dan memastikan bahwa keamanan nasional tetap terjaga tanpa ketergantungan pada kekuatan asing. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat kapasitas militer domestik agar mampu menangani ancaman keamanan secara mandiri sekaligus mengelola hubungan diplomatik dengan kekuatan regional yang saling bersaing.
Sebagai latar belakang, Irak telah mengalami gejolak politik dan konflik berkepanjangan sejak invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Selama dua dekade, kehadiran pasukan asing di Irak bertujuan untuk memerangi terorisme, terutama dalam operasi melawan ISIS, serta membantu pembangunan kembali institusi negara. Namun, kehadiran militer asing yang lama juga sering kali memicu resistensi dari berbagai kelompok lokal yang menginginkan kemandirian penuh bagi negara tersebut.
