Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan bahwa dirinya meminta pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengabaikan laporan mengenai peringatan serangan Hamas pada tahun 2023. Bantahan ini muncul setelah beredar informasi yang menyebutkan adanya upaya untuk menutupi fakta bahwa Israel telah diperingatkan tentang potensi serangan besar yang akan dilancarkan oleh Hamas.
Dalam pernyataan resminya, pihak Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada permintaan kepada Abu Dhabi untuk menolak atau menyangkal laporan terkait peringatan intelijen tersebut. Isu ini menjadi perhatian publik setelah muncul spekulasi mengenai koordinasi intelijen antarnegara di kawasan Timur Tengah sebelum pecahnya konflik skala besar yang melibatkan Israel dan Hamas.
Kontroversi ini mencuat di tengah tekanan domestik yang dihadapi Netanyahu, terutama terkait dengan kesiapan sistem pertahanan dan intelijen Israel dalam mengantisipasi serangan mendadak yang terjadi pada tahun lalu. Tuduhan bahwa ada peringatan yang sengaja diabaikan atau ditutupi menambah kompleksitas perdebatan politik mengenai tanggung jawab kepemimpinan dalam menjaga keamanan nasional.
Hubungan diplomatik antara Israel dan UEA, yang sempat membaik melalui Abraham Accords, kini berada di bawah sorotan tajam seiring dengan dinamika konflik di Gaza. Klarifikasi dari kantor perdana menteri ini dipandang sebagai upaya untuk meredam opini publik yang mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola informasi intelijen strategis.
