Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek (kini dikenal sebagai KA Anggrek) dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Hal ini menyusul penetapan status tersangka terhadap masinis yang mengoperasikan KA Anggrek dalam peristiwa tersebut.
Sahroni menekankan agar pihak kepolisian menjalankan proses penyidikan dengan sangat hati-hati dan teliti. Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus kecelakaan transportasi publik harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan analisis menyeluruh terhadap penyebab utama kecelakaan, guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini mengaitkan pentingnya transparansi proses hukum dengan mengungkit kasus hukum yang sebelumnya melibatkan pihak taksi hijau. Ia mengingatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan operator transportasi besar maupun personel lapangan harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
Kritik Sahroni ini muncul sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap kinerja aparat penegak hukum. Ia berharap agar proses hukum yang berjalan tidak hanya menyasar pada operator di lapangan, tetapi juga mengkaji kemungkinan adanya kegagalan sistemik atau kelalaian manajemen yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya tabrakan tersebut.
Kecelakaan kereta api di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik karena berdampak langsung pada keselamatan ribuan penumpang setiap harinya. Secara umum, sistem persinyalan dan koordinasi antar-stasiun menjadi faktor krusial dalam mencegah tabrakan antar-kereta. Pengawasan ketat dari Kementerian Perhubungan serta evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur (SOP) di stasiun-stasiun besar seperti Bekasi menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan transportasi rel di tanah air.
