Komisi V DPR RI memberikan perhatian serius terhadap insiden kecelakaan Kereta Api (KA) yang terjadi di wilayah Bekasi Timur. Menanggapi peristiwa tersebut, anggota Komisi V DPR, Huda, menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional perkeretaapian guna mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya.
Menurut Huda, proses investigasi tidak boleh hanya terpaku pada kesalahan individu di lapangan. Ia mengingatkan pihak terkait agar tidak terburu-buru menetapkan masinis sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan sistemik yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan tersebut.
Huda menegaskan bahwa petugas di lapangan, termasuk masinis, seringkali menjadi pihak pertama yang disalahkan dalam insiden transportasi. Namun, ia meminta agar masinis tidak dijadikan sebagai 'kambing hitam' atas kelalaian yang mungkin sebenarnya bersumber dari kegagalan sistem, kurangnya pemeliharaan sarana, maupun koordinasi manajemen perjalanan yang tidak optimal.
Lebih lanjut, Komisi V berharap adanya transparansi dalam proses audit keselamatan pasca-kejadian. Evaluasi sistemik dianggap jauh lebih krusial dibandingkan sekadar memberikan sanksi pidana kepada personel, karena perbaikan sistem secara menyeluruh adalah satu-satunya cara untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan demi menjamin keselamatan seluruh penumpang kereta api.
Kecelakaan kereta api di Indonesia umumnya menjadi perhatian publik mengingat peran vital moda transportasi rel sebagai tulang punggung mobilisasi massa, terutama di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek. Isu keselamatan perkeretaapian seringkali berkaitan dengan pembaruan infrastruktur rel, modernisasi sistem persinyalan, serta peningkatan standar prosedur operasional (SOP) guna meminimalisir risiko human error maupun kegagalan teknis.
