Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi melayangkan teguran keras kepada lembaga asuransi internasional Protection and Indemnity (P&I). Langkah tegas ini diambil menyusul dinilainya lambatnya proses pelaksanaan operasi salvage atau pengangkatan bangkai Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 yang mengalami musibah tenggelam di perairan Laut Jawa.
Kemenhub menekankan bahwa penanganan bangkai kapal yang terdampar atau tenggelam tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Operasi pengangkatan kapal tersebut sangat krusial untuk memastikan bahwa jalur pelayaran tetap aman dan tidak terganggu oleh keberadaan puing-puing kapal yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran kapal lain yang melintas di wilayah tersebut.
Keterlambatan dari pihak asuransi P&I dalam mengoordinasikan proses salvage dianggap menghambat upaya pembersihan area laut yang terdampak. Pemerintah melalui Kemenhub mendesak agar pihak asuransi segera mengambil langkah konkret dan mempercepat proses evakuasi bangkai KM Virgo Transport 8 sesuai dengan prosedur keselamatan maritim yang berlaku.
Selain menyangkut keselamatan navigasi, percepatan operasi salvage ini juga penting untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan laut yang mungkin timbul akibat kebocoran muatan atau bahan bakar dari kapal yang tenggelam. Kemenhub berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan proses ini hingga bangkai kapal berhasil diangkat sepenuhnya dari dasar laut.
Secara umum, operasi salvage merupakan prosedur teknis yang kompleks dalam dunia maritim untuk menyelamatkan kapal atau mengangkat bangkai kapal yang mengalami kecelakaan. Proses ini biasanya melibatkan biaya besar dan koordinasi antara pemilik kapal, perusahaan asuransi, serta otoritas pelabuhan atau pemerintah setempat. Keberadaan bangkai kapal di jalur pelayaran utama dapat menjadi risiko serius bagi keselamatan navigasi jika tidak segera ditangani sesuai standar internasional.
