Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melayangkan teguran keras kepada lembaga asuransi internasional Protection and Indemnity (P&I) menyusul lambatnya proses pengangkatan atau salvage terhadap kapal KM Virgo. Langkah tegas ini diambil pemerintah karena dinilai adanya ketidakcekatan dalam merespons situasi darurat yang melibatkan kapal tersebut.
Kemenhub menekankan bahwa penanganan terhadap KM Virgo seharusnya dilakukan dengan lebih cepat dan efisien guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Keterlambatan dalam proses salvage tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas laut, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko lingkungan serta membahayakan keselamatan pelayaran di area sekitar lokasi kejadian.
Dalam tegurannya, Kemenhub meminta pihak asuransi P&I untuk segera mengambil langkah konkret dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Pemerintah menegaskan bahwa standar keselamatan dan ketepatan waktu dalam penanganan kecelakaan laut adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan demi menjaga integritas wilayah perairan Indonesia.
Kemenhub juga memastikan akan terus mengawasi perkembangan proses pengangkatan KM Virgo hingga tuntas. Pemerintah berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi lembaga asuransi internasional dalam menjalankan tanggung jawab mereka, terutama dalam hal respons cepat terhadap insiden maritim yang terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia.
Asuransi P&I sendiri merupakan bentuk asuransi tanggung jawab sipil yang lazim digunakan oleh pemilik kapal di seluruh dunia untuk mengcover risiko kerugian pihak ketiga, termasuk biaya pembersihan lingkungan dan biaya salvage saat terjadi kecelakaan laut. Dalam industri pelayaran global, peran P&I sangat krusial karena biaya pengangkatan kapal yang tenggelam atau kandas seringkali membutuhkan dana yang sangat besar dan koordinasi teknis yang kompleks.
