Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi terkait proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Langkah ini diambil guna menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai keterkaitan proses administratif tersebut dengan kondisi internal perusahaan.
Berdasarkan pernyataan resmi dari pihak Kementerian ESDM, dipastikan bahwa mekanisme penerbitan RKAB bagi PT Bayan Resources Tbk berjalan sesuai dengan prosedur regulasi yang berlaku. Kementerian menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara proses persetujuan rencana kerja tersebut dengan isu aksi korporasi yang tengah menjadi sorotan.
Secara spesifik, pemerintah membantah adanya pengaruh dari isu peralihan kepemilikan saham perseroan terhadap keputusan penerbitan RKAB. Pihak kementerian menekankan bahwa penilaian terhadap pengajuan RKAB didasarkan pada pemenuhan syarat teknis dan administratif yang telah ditetapkan, bukan dipengaruhi oleh dinamika kepemilikan modal atau struktur saham perusahaan.
Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi para pemangku kepentingan, terutama investor yang mengikuti perkembangan PT Bayan Resources Tbk. Dengan demikian, operasional pertambangan perusahaan dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh pemerintah tanpa terganggu oleh isu-isu eksternal yang tidak relevan dengan proses perizinan.
