Kementerian Hukum resmi mengumumkan terobosan baru dalam layanan pendaftaran kekayaan intelektual. Mulai 1 Oktober 2026, proses penyelesaian permohonan merek serta desain industri akan mengalami percepatan signifikan, di mana target waktu penyelesaian dipangkas menjadi hanya empat bulan.
Kebijakan baru ini berlaku bagi seluruh berkas permohonan yang diterima oleh kementerian terhitung sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pelaku usaha serta kreator di Indonesia.
Dengan adanya pemangkasan durasi proses administrasi ini, diharapkan para pemohon tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian atas hak kekayaan intelektual mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi dan kreativitas, mengingat perlindungan merek dan desain industri merupakan aset krusial dalam persaingan bisnis modern.
Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus melakukan digitalisasi dan optimalisasi prosedur internal guna memastikan target waktu empat bulan tersebut dapat terealisasi dengan konsisten. Transformasi layanan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyederhanakan perizinan dan layanan publik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
Perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek dan desain industri, merupakan instrumen hukum penting untuk mencegah plagiarisme dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya atau identitas bisnisnya. Di tingkat global, kemudahan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual sering kali menjadi salah satu indikator daya tarik sebuah negara bagi investor asing dan pelaku industri kreatif karena menjamin keamanan aset non-fisik mereka.
