Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mengalami kelebihan kapasitas atau over capacity kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa akar permasalahan utama dari kepadatan hunian di lapas adalah tingginya jumlah tahanan yang terjerat kasus narkotika.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 80 persen dari total populasi tahanan di berbagai lapas merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Dominasi angka ini menunjukkan bahwa perputaran kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih sangat tinggi, sehingga beban hunian lapas terus meningkat melampaui kapasitas yang tersedia.
Menanggapi situasi kritis tersebut, pemerintah berencana mengambil langkah strategis untuk mengurai kepadatan lapas. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyelenggarakan rapat koordinasi lintas instansi guna membahas solusi jangka pendek maupun jangka panjang dalam menangani masalah over capacity ini.
Fokus utama dalam koordinasi tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik melalui peninjauan kembali sistem pemidanaan bagi penyalahguna narkotika maupun penguatan program rehabilitasi. Hal ini dinilai penting agar lapas tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga sarana pemulihan bagi para pecandu, sekaligus mengurangi beban penumpukan tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Masalah over capacity di lapas Indonesia telah menjadi isu kronis selama bertahun-tahun. Kepadatan yang ekstrem seringkali berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan, sanitasi, hingga peningkatan risiko konflik antar tahanan. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana dan optimalisasi penggunaan alternatif penahanan non-penjara menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif.
