Sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan kekhawatiran terkait terbatasnya wewenang Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah mereka. Saat ini, Satgas yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dinilai tidak memiliki kekuatan hukum atau otoritas yang cukup untuk memberikan sanksi tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Kondisi ini dianggap menjadi celah yang menghambat efektivitas pengawasan program MBG di lapangan. Para kepala daerah menekankan bahwa tanpa adanya kewenangan penindakan yang jelas, Satgas hanya berfungsi sebagai koordinator administratif tanpa kemampuan untuk mengintervensi atau memperbaiki kinerja unit pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Kritik ini muncul menyusul adanya temuan mengenai kinerja beberapa SPPG yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan mandat pemberian gizi gratis. Para pemimpin daerah berharap ada regulasi atau mandat tambahan yang diberikan kepada Satgas agar mereka dapat mengambil tindakan korektif, mulai dari teguran keras hingga sanksi administratif bagi pengelola SPPG yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
Penguatan wewenang ini dipandang krusial untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat tetap terjaga dan sesuai dengan standar kesehatan. Dengan adanya fungsi pengawasan yang memiliki 'taring', diharapkan akuntabilitas setiap unit pelayanan dapat ditingkatkan demi keberhasilan program strategis nasional tersebut di wilayah Jawa Tengah.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa di sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara jangka panjang.
