Kesiapan pelaku usaha di Indonesia dalam menghadapi regulasi sertifikasi halal kini semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pusat Halal Science Center IPB University, Mala Nurilmala, yang mengamati adanya tren positif dalam persiapan industri skala besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.
Menurut Mala, kesadaran para pelaku usaha untuk memenuhi standar halal kini bukan lagi sekadar mengikuti regulasi pemerintah, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis. Sertifikasi halal dipandang sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional, mengingat tingginya permintaan konsumen terhadap jaminan kehalalan suatu produk.
Proses transisi menuju kewajiban sertifikasi ini terus didorong melalui berbagai upaya pendampingan dan edukasi. Pihak terkait berupaya memastikan bahwa hambatan administratif maupun teknis yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM dapat teratasi sebelum tenggat waktu yang ditentukan tiba. Dengan demikian, diharapkan tidak ada pelaku usaha yang terhambat operasionalnya saat aturan ini resmi diberlakukan sepenuhnya.
Kesiapan ini juga didukung oleh sistem pendaftaran dan proses audit yang terus diperbaiki agar lebih efisien dan mudah diakses. Sinergi antara lembaga sertifikasi, pemerintah, dan akademisi menjadi kunci utama dalam mempercepat cakupan produk bersertifikat halal di Indonesia, sehingga memberikan rasa aman bagi konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis syariah.
Sebagai informasi, sertifikasi halal di Indonesia dikelola melalui koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Kebijakan wajib halal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi pasar produk halal sangat masif.
