Hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tengah menjadi sorotan setelah Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengungkapkan keluhannya terkait peran dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Erwin mengaku bahwa saat ini dirinya hampir tidak pernah lagi dilibatkan dalam urusan-urusan teknis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Kota Bandung.
Menurut penuturan Erwin, keterlibatannya dalam kegiatan pemerintahan kini sangat terbatas. Ia merasa tidak lagi mendapatkan porsi peran yang seharusnya dalam proses pengambilan keputusan atau koordinasi teknis. Akibatnya, ia menyatakan bahwa aktivitas kerjanya saat ini lebih banyak didorong oleh undangan langsung dari masyarakat yang membutuhkan kehadirannya, bukan berdasarkan penugasan atau koordinasi resmi dari struktur pemerintahan kota.
Namun, pengakuan Erwin tersebut mendapat tanggapan berbeda dari pihak Farhan. Dalam pernyataannya, Farhan secara tegas membantah klaim yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota tersebut. Farhan menilai bahwa tudingan mengenai pengabaian peran Erwin dalam pemerintahan tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Perselisihan terbuka antara kedua tokoh penting di Pemerintah Kota Bandung ini memicu perhatian publik, mengingat stabilitas koordinasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat krusial dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan birokrasi internal.
