Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menetapkan wilayah perairan Maksegara sebagai kawasan konservasi dengan total luas mencapai 162.874,03 hektare. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah tersebut.
Dari total luas kawasan yang ditetapkan, KKP mengalokasikan sekitar 97 persen wilayahnya untuk kategori pemanfaatan terbatas. Kebijakan ini dirancang agar masyarakat, khususnya nelayan lokal dan pelaku usaha kelautan, tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka, namun dengan pengawasan dan aturan yang lebih ketat guna mencegah kerusakan lingkungan.
Penetapan zona pemanfaatan terbatas ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi laut tanpa mengabaikan aspek konservasi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kegiatan pengambilan sumber daya alam di kawasan Maksegara dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga populasi biota laut tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Selain zona pemanfaatan terbatas, sebagian kecil dari kawasan konservasi ini akan difungsikan sebagai zona inti yang memiliki proteksi lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga area pemijahan ikan dan perlindungan spesies langka agar ekosistem laut tetap stabil dan mampu melakukan regenerasi secara alami.
Langkah KKP ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperluas kawasan konservasi perairan di Indonesia. Melalui pengelolaan yang tepat, kawasan Maksegara diharapkan tidak hanya menjadi benteng perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir melalui praktik perikanan yang ramah lingkungan.
