Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya langkah mitigasi ketersediaan air bersih yang dilakukan secara dini. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menunggu hingga krisis air benar-benar terjadi sebelum mengambil tindakan nyata untuk mengatasinya.
Andi Iwan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memetakan potensi kerawanan air di berbagai wilayah Indonesia. Kerja sama lintas instansi ini dinilai krusial agar strategi penanganan ketersediaan air bersih dapat disusun berdasarkan data cuaca dan prediksi iklim yang akurat.
Lebih lanjut, anggota legislatif tersebut mengingatkan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung, seperti waduk, embung, maupun sistem distribusi air, harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan sebelum musim kemarau ekstrem melanda wilayah terdampak.
Upaya preventif ini diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk kekeringan terhadap sektor domestik maupun pertanian. Dengan adanya mitigasi yang terukur, pemerintah diharapkan mampu menjamin stabilitas pasokan air bersih bagi masyarakat luas, sehingga risiko gagal panen atau krisis kesehatan akibat sanitasi buruk dapat ditekan sedini mungkin.
Secara umum, masalah ketersediaan air bersih di Indonesia sering kali menjadi tantangan tahunan, terutama saat memasuki musim kemarau. Fenomena perubahan iklim global dan El Nino kerap memperburuk kondisi kekeringan di berbagai daerah, yang kemudian memicu penurunan debit air tanah dan sumber mata air alami. Oleh karena itu, manajemen sumber daya air yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan air nasional demi kesejahteraan masyarakat.
