Anggota Komisi Yudisial (KY), Andi Muhammad Asrun, menyuarakan pentingnya penguatan kewenangan lembaga yang dipimpinnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim. Menurutnya, selama ini proses pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik sering kali terhenti pada tahap rekomendasi saja.
Asrun menilai bahwa mekanisme yang ada saat ini membuat efektivitas pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi kurang optimal. Ia berharap KY tidak hanya berperan sebagai pemberi saran atau rekomendasi, tetapi memiliki wewenang yang lebih nyata dalam mengeksekusi sanksi bagi para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dorongan ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme lembaga peradilan di Indonesia. Dengan adanya kewenangan eksekusi yang lebih tegas, diharapkan para hakim dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan terhindar dari tindakan yang dapat mencederai marwah pengadilan.
Selain itu, penguatan peran KY dipandang perlu untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik mendapatkan konsekuensi yang setimpal dan memberikan efek jera. Hal ini dianggap krusial guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di tanah air yang sering kali mendapat sorotan tajam terkait independensi dan kejujuran para hakim dalam memutus perkara.
Komisi Yudisial sendiri merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai lembaga pengawas eksternal, KY bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung guna memastikan bahwa seluruh hakim di Indonesia menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
