Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan perhatian serius terhadap hak-hak kesehatan reproduksi bagi penyintas kekerasan seksual. Lembaga ini mendorong agar para korban mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal, terutama dalam kondisi darurat akibat tindak kekerasan seksual.
Menurut Komnas Perempuan, pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari proses pemulihan trauma. Mereka menekankan bahwa keputusan untuk melakukan terminasi kehamilan harus didasarkan pada keinginan korban tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Hal ini dinilai krusial mengingat dampak psikis yang mendalam yang dialami oleh penyintas.
Lembaga ini juga menyoroti pentingnya ketersediaan layanan medis yang terstandarisasi agar korban tidak terjerumus pada praktik aborsi ilegal yang membahayakan nyawa. Dengan adanya jaminan keamanan medis dan dukungan psikologis, diharapkan penyintas dapat mengambil keputusan terbaik bagi masa depan dan kesehatan mereka sendiri.
Selain itu, Komnas Perempuan menekankan bahwa negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang memberikan layanan aborsi legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tidak ada keraguan bagi praktisi kesehatan dalam membantu korban kekerasan seksual yang membutuhkan tindakan medis darurat.
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sering kali meninggalkan dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun mental. Di Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual kini mendapatkan penguatan hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan landasan lebih kuat bagi perlindungan korban serta pemenuhan hak-hak restitusi dan rehabilitasi.
