Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengeluarkan putusan yang mengejutkan dengan membebaskan terdakwa dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak balita. Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena terdakwa sebelumnya telah menjalani proses hukum atas tindakan yang dinilai sangat mencederai hak anak.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim terkait kondisi psikologis korban. Majelis hakim menilai bahwa korban tidak mengalami trauma yang signifikan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
Menanggapi putusan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi untuk Pengembangan Hak Perempuan (LBH APIK) menyatakan keberatannya. Mereka menilai putusan tersebut tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mengabaikan dampak psikis yang mungkin terjadi pada korban usia dini.
Sebagai langkah tindak lanjut, LBH APIK telah secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY). Selain itu, lembaga bantuan hukum tersebut juga berencana membawa isu ini ke Komisi III DPR RI guna meminta pengawasan lebih lanjut terhadap integritas proses peradilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Secara umum, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana negara berkewajiban menjamin keamanan dan kesejahteraan fisik maupun psikis anak. Maraknya kasus kekerasan seksual sering kali terbentur pada pembuktian yang rumit di persidangan, sehingga peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial menjadi sangat penting untuk memastikan hakim menjalankan tugasnya secara adil dan objektif.
