Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi proses penanganan kasus dugaan perundungan yang terjadi di salah satu sekolah internasional. Langkah pengawasan ini diambil guna memastikan bahwa hak-hak anak, baik korban maupun pelaku, terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KPAI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pihak sekolah dalam menangani konflik antar siswa. Lembaga ini mendorong agar proses penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan yang edukatif dan restoratif, sehingga tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan pemulihan psikologis bagi pihak yang terdampak.
Selain itu, KPAI mengingatkan bahwa lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak untuk berkembang. Adanya tindakan perundungan, terutama di lembaga pendidikan formal, menjadi perhatian serius karena dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan prestasi akademik siswa dalam jangka panjang.
KPAI juga mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai deteksi dini adanya tindakan intimidasi. Koordinasi antara guru, konselor sekolah, dan orang tua dianggap sebagai kunci utama dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Secara umum, isu perundungan atau bullying di lingkungan sekolah masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal dan psikologis yang dapat meninggalkan trauma mendalam. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mengupayakan penguatan karakter dan kampanye sekolah ramah anak untuk menciptakan ekosistem belajar yang inklusif dan bebas dari kekerasan.
