Pakar politik Saiful Mujani memberikan kritik tajam terhadap penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Indonesia. Menurutnya, aturan yang membatasi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen justru menjadi penghalang bagi kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya.
Saiful menekankan bahwa penerapan ambang batas yang tinggi berdampak buruk pada kualitas demokrasi. Ia menyoroti fenomena hilangnya jutaan suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR karena partai yang mereka pilih gagal melewati ambang batas tersebut. Sebagai gambaran, ia menyebutkan terdapat sekitar 17 juta suara yang terbuang sia-sia dalam kontestasi politik di Indonesia.
Dalam analisisnya, Saiful memberikan perbandingan dengan negara Brasil. Ia mengungkapkan bahwa Brasil menerapkan ambang batas parlemen sebesar 0 persen. Dengan sistem tersebut, setiap suara yang diberikan oleh rakyat dapat terkonversi menjadi representasi di parlemen, sehingga tidak ada suara pemilih yang terbuang.
Lebih lanjut, Saiful memperingatkan bahwa upaya untuk menaikkan ambang batas parlemen justru akan menurunkan kualitas demokrasi. Alih-alih menyederhanakan sistem kepartaian dengan cara yang sehat, kebijakan tersebut justru mencederai hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan representasi politik yang utuh di tingkat legislatif.
Ambang batas parlemen merupakan mekanisme penyaringan partai politik agar jumlah partai di parlemen tidak terlalu banyak, yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, perdebatan mengenai besaran angka ambang batas ini terus bergulir di Indonesia, terutama terkait tarik-menarik antara efektivitas pemerintahan dan prinsip keadilan representasi bagi seluruh lapisan pemilih.
