Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, memberikan catatan kritis terhadap prioritas pengalokasian anggaran pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya terletak pada perbandingan anggaran antara sektor pendidikan tinggi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zainal menyoroti adanya ketimpangan dalam penetapan skala prioritas pemerintah. Ia mengungkapkan keprihatinannya ketika mengetahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program kuliah S1 gratis hanya berkisar di angka 96 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis justru mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni sekitar 300 triliun rupiah.
Menurut Zainal, perbedaan angka yang sangat mencolok ini menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan prioritas pembangunan sumber daya manusia. Ia mengkhawatirkan bahwa fokus anggaran yang terlalu besar pada satu program tertentu dapat mengesampingkan kebutuhan mendesak lainnya, terutama dalam upaya memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kritik ini muncul sebagai bentuk pengawasan akademis terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang baru. Zainal menekankan bahwa investasi jangka panjang pada sektor pendidikan, khususnya jenjang sarjana, seharusnya mendapatkan perhatian yang setara atau bahkan lebih besar guna menciptakan daya saing bangsa yang lebih kuat di masa depan.
Kritik terhadap pengalokasian anggaran negara merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi Indonesia. Sektor pendidikan seringkali menjadi titik perdebatan utama karena dampaknya yang bersifat jangka panjang terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Di sisi lain, program kesejahteraan sosial seperti pemberian nutrisi bagi anak sekolah juga dianggap penting untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa di tingkat dasar.
