Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena berulangnya skandal fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurutnya, kejadian yang terus terjadi ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan penjara.
Mahfud menilai sangat ironis ketika narapidana yang seharusnya menjalani masa hukuman justru bisa mendapatkan fasilitas eksklusif yang jauh dari standar perlakuan tahanan pada umumnya. Hal ini dianggap mencederai rasa keadilan bagi masyarakat luas serta merusak marwah institusi pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan.
Dalam pernyataannya, Mahfud juga memberikan sindiran terkait kasus serupa di masa lalu. Ia mengingatkan publik mengenai skandal fasilitas mewah yang pernah melibatkan anak seorang menteri. Meskipun tidak menyebutkan nama secara eksplisit dalam pernyataan singkatnya, hal ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa telah lama menjadi celah terjadinya diskriminasi perlakuan di dalam lapas.
Lebih lanjut, Mahfud menekankan pentingnya reformasi total dalam manajemen lapas agar tidak ada lagi celah bagi narapidana tertentu untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Pengawasan yang lebih ketat serta transparansi dalam pengelolaan fasilitas penjara menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memang kerap menghadapi tantangan besar, mulai dari masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) hingga isu integritas petugas. Fasilitas mewah bagi narapidana tertentu seringkali menjadi sorotan publik karena dianggap menciptakan kasta di dalam penjara, di mana narapidana dengan kemampuan finansial tinggi atau koneksi politik dapat menghindari penderitaan fisik dan psikologis yang seharusnya menjadi bagian dari proses pemasyarakatan.
