Komisi V DPR RI memberikan perhatian serius terhadap penurunan standar kualitas layanan pada sejumlah ruas jalan tol di Indonesia. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan perlunya langkah konkret untuk memastikan bahwa operator jalan tol menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
Menurut Lasarus, pengawasan terhadap kualitas jalan tol tidak boleh hanya dilakukan secara internal, melainkan harus melibatkan pihak independen. Audit independen dinilai krusial untuk memberikan penilaian yang objektif dan transparan mengenai kondisi aktual di lapangan, mulai dari kelayakan permukaan jalan hingga fasilitas pendukung bagi pengguna jalan.
Lebih lanjut, DPR meminta agar hasil evaluasi tersebut tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Lasarus menekankan pentingnya penerapan sanksi yang tegas bagi pengelola jalan tol yang terbukti lalai dalam menjaga standar layanan. Sanksi tersebut diharapkan dapat menjadi efek jera sekaligus dorongan bagi operator untuk lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur.
Salah satu opsi sanksi berat yang menjadi sorotan adalah peninjauan kembali terhadap kontrak konsesi. Jika pelanggaran terhadap standar pelayanan terjadi secara berulang dan tidak ada perbaikan signifikan, DPR mempertanyakan kemungkinan pemutusan kontrak konsesi sebagai bentuk pertanggungjawaban tertinggi pengelola jalan tol terhadap publik.
Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol yang telah membayar tarif layanan. DPR berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat lebih agresif dalam mengawasi kinerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar investasi infrastruktur yang besar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.
