Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memberikan perhatian khusus terhadap prosedur operasional standar (SOP) terkait kunjungan serta kualitas layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tarakan. Hal ini terungkap setelah lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melakukan peninjauan dan menemukan sejumlah poin krusial yang perlu diperbaiki.
Ombudsman menilai bahwa penerapan SOP dalam proses kunjungan bagi keluarga maupun kerabat warga binaan masih memerlukan optimalisasi. Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan kunjungan dianggap dapat menghambat hak warga binaan untuk mendapatkan dukungan sosial dari keluarga mereka, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi.
Selain masalah administratif kunjungan, aspek layanan medis juga menjadi sorotan utama. Ombudsman menemukan adanya celah dalam pemberian layanan kesehatan bagi para warga binaan di Lapas Tarakan. Ketersediaan fasilitas medis, kecepatan respons terhadap keluhan kesehatan, hingga ketersediaan obat-obatan dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik yang ideal bagi warga negara, meskipun mereka sedang menjalani masa tahanan.
Atas temuan tersebut, Ombudsman Kaltara meminta pihak manajemen Lapas Tarakan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan. Perbaikan SOP diharapkan tidak hanya dilakukan di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten oleh petugas di lapangan guna menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh pengguna layanan di lingkungan Lapas.
Langkah pengawasan ini diambil sebagai bentuk komitmen Ombudsman dalam memastikan bahwa hak-hak dasar warga binaan tetap terpenuhi. Dengan adanya perbaikan pada sistem kunjungan dan layanan kesehatan, diharapkan kualitas hidup warga binaan meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung efektivitas program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
