Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari struktur kabinet terbarunya. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya alam serta mempercepat peralihan menuju energi yang lebih bersih.
Bahlil Lahadalia, yang mengemban amanat dalam struktur tersebut, memberikan penjelasan mengenai urgensi pembentukan kementerian koordinator baru ini. Menurutnya, pengintegrasian koordinasi di bidang hilirisasi dan transisi energi sangat krusial agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih sinkron dan efektif.
Fokus utama dari Kemenko ini adalah memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi melalui proses pengolahan lebih lanjut di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, kementerian ini akan mengawal proses transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan adanya koordinasi terpusat, diharapkan berbagai hambatan regulasi yang selama ini terjadi antar-kementerian dapat segera teratasi. Hal ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik dan energi hijau.
