Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan peringatan terkait keberlanjutan sejumlah proyek strategis nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Koperasi Desa (Kopdes). Menurutnya, kelangsungan proyek-proyek skala besar tersebut sangat bergantung pada siapa yang memegang kendali pemerintahan di masa mendatang.
Mahfud menekankan bahwa jika kepemimpinan nasional berganti dan Prabowo Subianto tidak lagi berkuasa, terdapat risiko nyata bahwa proyek IKN dan Kopdes bisa terhenti atau mangkrak. Hal ini dikarenakan proyek tersebut memerlukan dukungan politik yang kuat serta konsistensi kebijakan dari pemerintah yang sedang menjabat.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa aspek teknis dan anggaran bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan. Faktor utama yang menjadi kunci adalah adanya kemauan politik (political will) serta integritas dari para pengambil keputusan. Tanpa komitmen yang teguh dari pemegang kekuasaan, visi besar di balik pembangunan ibu kota baru maupun penguatan ekonomi desa melalui koperasi dikhawatirkan tidak akan berjalan sesuai rencana.
Kekhawatiran Mahfud ini menjadi sorotan mengingat besarnya investasi dan sumber daya yang telah dialokasikan untuk IKN. Keberlanjutan proyek ini dianggap krusial agar tidak menjadi beban finansial negara di masa depan apabila implementasinya tidak tuntas akibat dinamika politik nasional.
IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sementara itu, penguatan koperasi desa menjadi salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput melalui pemberdayaan ekonomi lokal.
