Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan pernyataan tegas terkait isu praktik mafia yang diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menurut Mahfud, skala permasalahan di institusi tersebut memerlukan perhatian khusus dan tindakan nyata dari pucuk pimpinan tertinggi negara.
Mahfud menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Republik Indonesia menjadi sangat krusial dalam mengurai benang kusut persoalan ini. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk keyakinan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan dan keberanian penuh untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan dugaannya bahwa praktik mafia di Lapas Cibinong tidak berdiri sendiri. Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum dari pihak internal kementerian yang menaungi lembaga pemasyarakatan tersebut. Keterlibatan pihak internal inilah yang membuat proses pembersihan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan instruksi langsung dari Presiden agar penanganan kasus ini berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun intervensi kepentingan tertentu.
Upaya pemberantasan mafia lapas ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bersih dari praktik pungli maupun jual beli fasilitas. Penegasan Mahfud ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan menoleransi adanya penyalahgunaan wewenang di dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan Indonesia.
